Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati. Foto : Natasya/Man

Dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, kemarin (9/2), Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengapresiasi kepada BI atas peran dan kontribusinya dalam mengembangkan ekonomi Syariah. Ia mengatakan, pada dasarnya sistem ekonomi syariah terintegrasi satu dengan yang lain. Lembaga Keuangan Syariah harus terintegrasi dengan sektor riil dalam membentuk eksistim ekonomi syariah. 

“Lembaga Keuangan Syariah perlu berbenah untuk mewujudkan lembaga yang terintegrasi, antara industri perbankan syariah dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) serta lembaga sosial keagamaan (zakat dan wakaf). Saya mendorong BI agar bisa berperan menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan gagasan sistem ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi,” kata Anis melalui keterangan tertulisnya kepada rekan media, Rabu (10/2/2021).

Selanjutnya, Anis membahas tentang komitmen BI dalam pengembangan ekonomi digital. Salah satu titik lemah yang dimiliki oleh Perbankan Syariah nasional adalah pengembangan sistem informasi teknologi (IT) yang terkesan lamban. Sehingga jauh tertinggal dengan Bank Konvensional. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat pengembangan sistem IT di lembaga keuangan memerlukan investasi dana yang besar. Bahkan BRI berani mengeluarkan investasi besar untuk memiliki satelit sendiri, agar mampu mengembangkan sistem IT yang lebih unggul.

“Tentunya kita berharap, bank-bank syariah juga fokus mengembangkan sistem IT yang mampu meningkatkan daya saingnya. Terutama dalam mengantisipasi perkembangan industri financial technology (fintech). Dengan sistem IT yang memadai, diharapkan bank Syariah bisa tumbuh dan berkembang bersama dalam meningkatkan layanan dan memperluas segmentasi pasar. Saya minta BI ikut mendorong hal ini,” ungkapnya.

Dalam kaitannya dengan UMKM, Anis menilai salah satu yang paling bermasalah adalah ketersediaan dan akurasi data. Pada titik ini, Anis berharap BI dapat berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. “Kita jangan terlalu jauh berbicara UMKM go digital kalau data UMKM saja tidak punya,” tandasnya.

Adapun dalam kaitannya dengan ekonomi digital, politisi senior PKS ini memandang bahwa regulator seringkali berada di belakang industri digital. Sehingga regulasi yang dikeluarkan out of date. “Saya sarankan BI mengambil peran dalam pelaksanaan regulasi ini. Karena banyak masalah lain pada ekonomi digital seperti konglomerasi dan kerahasiaan data,” tutup Anis. (alw/es)